GACOK alias joki bakal mewarnai ujian seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumut (Pemprovsu), pada tanggal 16 Desember 2008.
Mengantisipasi hal tersebut, Pemprovsu mencantumkan foto peserta di tempat ujian saat mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu, peserta wajib membawa nomor ujian asli.
“Di Pemprov Sumut, antisipasi gacok kita tempuh dengan menempelkan foto peserta di tempat ujian. Diharapkan daerah juga mengikuti hal serupa untuk mendapatkan hasil maksimal”, kata Kepala BKD Sumut H Mangasing Mungkur SH, kemarin.
Mungkur mengaku, antisipasi kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNS Tahun 2008 ditempuh dengan melibatkan PT Pos Indonesia dalam pengiriman berkas lamaran. “Dengan cara seperti ini, maka kontak langsung antara calon dengan panitia ujian tidak terjadi. Karena, hal ini juga dinilai sebagai salah satu peluang melakukan kecurangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemprov Sumut melalui Gubernur H Syamsul Arifin, SE melakukan penandatangan nota kerjasama dengan USU diwakili Rektor Prof Chairuddin P Lubis dalam pengadaan, pengiriman, penggandaan dan pemeriksaan hasil seleksi ujian CPNS Tahun 2008.
Kerjasama dengan USU ini juga diikuti 16 kabupaten dan kota se-Sumut, kecuali sembilan daerah lainnya yang mengikat kerjasama dengan universitas di Pulau Jawa.
Sembilan daerah itu, tujuh di antaranya mengikat kerjasama dengan Universitas Indonesia, yakni Binjai, Sibolga, Simalungun, Batubara, Pakpak Bharat, Nias dan Tapanuli Selatan.
Sedangkan dua lagi, yakni Toba Samosir mengikat kerja sama dengan Universitas 11 Maret Solo dan Tapanuli Tengah dengan Universitas Gajah Mada (UGM).
Gubsu H Syamsul Arifin SE dalam arahannya berharap, kerja sama dengan USU ini bisa menepis rumor adanya pencaloan dalam penerimaan CPNS tahun ini. Karena, Gubsu mengaku, dirinya sendiri mendapat info ada keluarga calon yang sanggup membayar Rp100–Rp200 juta untuk kelulusan keluarganya.
“Info ini patut diantisipasi dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa tidak ada pencaloan dalam penerimaan CPNS. Untuk itu, saya perintahkan Badan Infokom melakukan sosialisasinya,” tegas H Syamsul.
Rektor USU Prof Chairuddin P Lubis menekankan hal senada. Menurut dia, kerja sama penerimaan CPNS Tahun 2008, akan maksimal dilakukan tanpa kecurangan oleh pihaknya. Upaya itu antara lain membentuk tim independen terkait bidang kerja sama yang disekapati.
“Sampai saat ini, apa hasil kerja tim, termasuk bagaimana bentuk soal, saya sebagai rektor tidak mengetahuinya. Begitupun, bukan berarti saya tidak mau tahu, termasuk bila Pemprovsu ingin meninjau, kapan saja dibutuhkan, kita (USU) siap melayani. Dan bagaimana hasil kerja tim secara final, kita berkomitmen menyerahkan hasil murni ke provinsi,” tukasnya.
Potensi Kecurangan
Mungkur juga menambahkan, kerjasama dengan USU sudah beberapa kali dilakukan pihaknya. Dari sekian kerja sama yang dilakukan, belum ada satu pun kecurangan yang terjadi dan didapati.
Terkait jumlah pelamar di seluruh kabupaten/kota se-Sumut untuk penerimaan CPNS ini, Mungkur mengaku tidak tahu. “Untuk kabupaten dan kota saya tidak tahu jumlahnya. Kalau untuk provinsi, pelamarnya sebanyak 5.091 peserta dengan formasi penerimaan sebanyak 114 orang,” katanya.
Menyangkut transparansi pelaksanaan ujian oleh sembilan daerah yang tidak mengikat kerjasama dengan USU, Mungkur menegaskan pihaknya sudah menyurati daerah bersangkutan untuk tidak setengah-setengah melakukan tanggung jawab.
“Sembilan daerah itu kita harapkan bisa tegas soal tanggung jawab pelaksanaan seluruh proses penerimaan CPNS tahun ini. Karena ada info, salah satu universitas di Pulau Jawa hanya membuat soal, sedangkan penggandaannya dilakukan daerah. Tentunya hal ini berpotensi memunculkan kecurangan,” ungkapnya.(rita/red)
Aku Anak Medan 