Diduga Ada ‘Motif’ Tertentu

Pengusutan Dugaan Korupsi di Tanjungbalai:

PENGUSUTAN dugaan korupsi dana penyelenggaraan MTQN ke 31 tingkat Provinsi Sumut di Tanjungbalai oleh Kejari Tanjungbalai, menuai sorotan kalangan aktivis. Mereka menduga ada ‘motif tertentu’ dalam pengusutan kasus tersebut.

Dugaan kalangan aktivis tentang adanya ‘motif tertentu’, berkaitan adanya unsur kerugian negara dalam penyelenggaraan MTQN tersebut sesuai hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagaimana yang diungkap Kajari Tanjungbalai, Miduk Hutapea.

Apalagi, Kejari Tanjungbalai mengaitkan kasus kerugian negara tersebut dengan  pelanggaran Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Heran saja kita. Soalnya, sesuai pasal 23E dan 23G UUD 1945 yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan BPKP”,ujar Ketua Lembaga Penyelamat Kekayaan Negara (LPKN), M Sianipar, kemarin.

Hal itu, lanjut Sianipar, dikuatkan oleh Permendagri No 13/2006. Pasal 314 Permendagri No 13/2006 menyebutkan; Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Lagipula, persoalan adanya unsur kerugian negara diketahui, setelah kepala daerah menyampaikan laporan keuangan ke BPK . Itu tercantum dalam Pasal 297, Permendagri No 13/2006”,ujarnya.

Pasal 321 ayat 2 (dua) Permendagri No 13/2006 menyebutkan, apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Sebagaimana yang saya ketahui, hingga saat ini BPK sendiri belum menemukan adanya unsur kerugian negara. Kejari Tanjungbalai, hanya berpedoman hasil dari BPKP yang notabene tugasnya bukan itu, sebagaimana yang tertuang dalam Kepres No 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen”,jelasnya.

Dugaan yang sama juga diungkap Ketua LSM Suara Proletar, Ridwanto Simanjuntak.

Berdasarkan Kepres No 103 tahun 2001, pasal 52, 53 dan 54, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

“Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi salah satunya yakni,  pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan”,ujarnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, tambah Simanjuntak, BPKP mempunyai kewenangan meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pengawasan lainnya.

“Jadi jelas, yang berhak menilai adanya kerugian Negara, sebagaimana aturan yang berlaku cuma BPK bukan BPKP. Jadi wajar saja muncul dugaan, ada motif tertentu dalam kaitan pengusutan dana penyelenggaraan MTQN tersebut”,ujarnya.

 Dugaan Sianipar dan Simanjuntak, tidak terlepas dari aksi pendirian posko-posko yang disinyalir diprakarsai oknum-oknum tertentu. Pendirian posko tersebut, dalam upaya meminta dukungan  masyarakat untuk pemberantasan korupsi di Tanjungbalai.

Meskipun keduanya mendukung segala bentuk perlawanan terhadap tindakan korupsi, namun mereka mensinyalir pendirian posko itu, erat kaitannya dengan pertikaian Kajari Miduk Hutapea dengan Walikota Sutrisno Hadi.

 Sebelumnya, di sejumlah media massa, Kajari Tanjungbalai Miduk Hutapea membantah, kalau pengusutan dugaan koruspi dana penyelenggaraan MTQN karena ada factor lain. Menurut Miduk, hal tersebut murni tugas kejaksaan dalam upaya pemberantasan praktik KKN.(andi nst)